Asas Hukum Latin

Frase Latin

Lex Specialis Derogat Legi Generali

Pelafalan

/lɛks spɛˈʃi.a.lɪs dɛˈro.ɡat ˈle.ɡi ɡɛnɛˈra.li/

Arti Harfiah

Undang-undang yang khusus menghapuskan undang-undang yang umum

Bidang Hukum

Administrasi & Tata Negara, Pidana & Acara Pidana, Administrasi

Asal Tradisi

Hukum Romawi Kuno, dikembangkan dalam Corpus Juris Civilis, dan diadopsi oleh doktrin hukum Eropa Kontinental

Status

Imperatif

Tingkat

Nasional dan Internasional

Digunakan di

Indonesia, Belanda, Jerman, Prancis, sebagian besar negara Civil Law

Sinonim

Asas kekhususan, Specialia generalibus derogant

Lex Specialis Derogat Legi Generali

Dari VeriLex, ensiklopedia maksim hukum bebas

Diperbarui: 5 Agustus 2026

Lex Specialis Derogat Legi Generali (/lɛks spɛˈʃi.a.lɪs dɛˈro.ɡat ˈle.ɡi ɡɛnɛˈra.li/) adalah maksim hukum Latin yang berarti “Asas bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum jika keduanya mengatur hal yang sama”. Asas ini digunakan untuk menyelesaikan konflik antara dua peraturan yang memiliki hierarki yang sama dan mengatur materi yang sama.

Lex Specialis Derogat Legi Generali berarti ketentuan yang lebih khusus didahulukan daripada ketentuan yang lebih umum apabila keduanya berlaku pada subjek atau peristiwa yang sama. Penerapannya tetap bergantung pada ruang lingkup, tujuan pembentuk undang-undang, dan tidak adanya pencabutan tegas oleh ketentuan yang kemudian.

Status Keberlakuan

✔ Berlaku di Indonesia✔ Berlaku Internasional✔ Diakui Doktrin✘ Telah Dikodifikasi

Asas Umum (General Principle of Law) yang diakui dalam yurisprudensi dan doktrin. Tidak dikodifikasi dalam satu pasal tunggal.

Makna Harfiah & Etimologi

Analisis kata per kata
Kata	Bentuk Latin	Jenis Kata	Arti
Lex	Lex, Legis (f)	Nomina	Undang-undang, hukum, peraturan
Specialis	Specialis, -e	Adjektiva	Khusus, spesifik, istimewa
Derogat	Derogare (verba)	Verba (Indikatif Aktif)	Mengurangi, membatalkan sebagian, mengesampingkan
Legi	Lex, Legis (f)	Nomina (Ablatif)	Kepada/Dari undang-undang
Generali	Generalis, -e	Adjektiva (Ablatif)	Umum, umum berlaku, luas

Catatan Etimologi: Kalimat ini menggunakan struktur subjek-predikat-keterangan. Lex Specialis bertindak sebagai subjek ("Undang-undang yang khusus"). Derogat adalah predikat ("mengesampingkan"). Legi Generali berada dalam kasus Ablatif, yaitu "dari undang-undang yang umum". Secara harfiah, frasa ini menekankan prioritas substansi (kekhususan) di atas cakupan (keumuman).

Makna Filosofis

Mengapa asas ini muncul?

Asas Lex Specialis muncul dari kebutuhan akan presisi dan keadilan dalam penerapan hukum. Legislator dianggap telah memberikan perhatian lebih besar dan rumusan yang lebih rinci ketika membuat aturan khusus.

Nilai keadilan yang ingin dicapai

Hukum umum sering kali terlalu kaku atau terlalu luas untuk menangani situasi unik. Hukum khusus hadir untuk memberikan keadilan yang lebih pas (fitting justice) bagi subjek atau objek tertentu.

Dasar pemikiran ahli hukum Romawi

Prinsip "Specialia generalibus derogant" sudah dikenal dalam hukum Romawi. Para ahli hukum Romawi menyadari bahwa aturan umum (ius commune) tidak selalu cocok untuk kasus-kasus istimewa, sehingga diperlukan aturan khusus (ius speciale).

Relevansinya sekarang

Relevansi modernnya terletak pada semakin banyaknya regulasi sektoral (seperti lingkungan hidup, perbankan, teknologi informasi) yang membutuhkan penanganan khusus di luar aturan umum administratif atau pidana.

Perkembangan Sejarah

Romawi Kuno(Romawi Kuno)

Prinsip "Specialia generalibus derogant" sudah dikenal. Para ahli hukum menyadari bahwa aturan umum (ius commune) tidak selalu cocok untuk kasus istimewa.

Corpus Juris Civilis(Abad ke-6 M)

Justinianus I dalam Digesta dan Codex mencatat berbagai pendapat ahli hukum Romawi yang mendukung prioritas aturan khusus.

Eropa Kontinental(Abad Pertengahan)

Para glossator dan komentator memperkuat doktrin ini. Asas ini menjadi alat interpretasi standar dalam hukum kanonik dan hukum sipil Eropa.

Belanda(Masa Kolonial)

Belanda mengadopsi prinsip "de bijzondere wet gaat voor de algemene wet" secara penuh, mempengaruhi praktik peradilan di Indonesia.

Indonesia(Pasca Kemerdekaan)

MK secara konsisten menggunakan asas ini sebagai ratio decidendi. Diakui sebagai asas umum hukum dalam penyelesaian konflik norma.

Perkembangan Doktrin

Doktrin Klasik

Awalnya diterapkan secara kaku. Jika ada aturan khusus, aturan umum otomatis tidak berlaku untuk kasus tersebut.

Doktrin Legislative Intent

Para ahli mulai menekankan pentingnya melihat niat legislator. Apakah aturan khusus dimaksud sebagai pengecualian permanen atau hanya pelengkap?

Doktrin Harmonisasi

Doktrin modern berusaha menghindari pencabutan implisit. Hakim berupaya membaca aturan umum dan khusus secara harmonis (subsidiaritas).

Doktrin Konstitusionalisme

Di era negara hukum konstitusional, baik aturan umum maupun khusus harus tunduk pada UUD 1945. Uji materiil ke MK menjadi mekanisme koreksi.

Unsur-unsur Asas

Adanya Dua Peraturan Perundang-Undangan: Harus ada minimal dua norma hukum tertulis.
Tingkatan Hierarki yang Sama: Kedua peraturan tersebut harus memiliki kedudukan yang setara dalam hierarki peraturan (misalnya: UU vs UU).
Hubungan Genus-Spesies: Harus ada hubungan logis di mana satu peraturan mencakup cakupan luas (genus/umum) dan lainnya mencakup cakupan sempit/spesifik (spesies/khusus).
Objek Materiil yang Tumpang Tindih: Kedua peraturan mengatur hal yang sama, namun aturan khusus mengaturnya dengan lebih detail atau berbeda.
Pertentangan atau Kelengkapan: Ada pertentangan langsung, atau aturan khusus dimaksudkan untuk melengkapi/mengecualikan aturan umum.

Syarat Penerapan

Asas ini hanya dapat diterapkan apabila memenuhi seluruh syarat berikut secara kumulatif:

✓ Kesetaraan Hierarki: Peraturan yang khusus dan umum harus berasal dari lembaga yang setara. Jika hierarki berbeda, berlaku Lex Superior Derogat Legi Inferiori.
✓ Kekhususan yang Nyata: Peraturan yang diklaim "khusus" harus benar-benar mengatur aspek spesifik yang tidak diatur secara detail dalam peraturan umum. Mencegah klaim kekhususan yang palsu.
✓ Tidak Ada Pencabutan Eksplisit: Peraturan umum yang baru tidak boleh secara eksplisit menyatakan mencabut peraturan khusus yang lama.

Pengecualian

Asas ini tidak berlaku apabila terpenuhi salah satu kondisi berikut:

✘ Jika Peraturan Khusus Bertentangan dengan UUD 1945: Segala peraturan, apapun kekhususannya, yang bertentangan dengan UUD 1945 adalah batal demi hukum.
✘ Jika Ada Klausul Pencabutan Eksplisit dalam UU Baru: Jika legislator menerbitkan UU Baru yang secara tegas mencabut peraturan khusus lama, maka UU Baru berlaku.
✘ Jika Peraturan Khusus Sudah Kadaluarsa: Beberapa peraturan khusus dibuat untuk keadaan darurat atau sementara (temporary law). Jika masa berlakunya habis, aturan umum kembali berlaku.
✘ Dalam Hukum Pidana (Prinsip Nullum Crimen): Jika aturan khusus tidak secara jelas mendefinisikan tindak pidana, hakim tidak boleh menggunakan analogi. Kekhususan dalam hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat (strict interpretation).

Ruang Lingkup

Berlaku pada

Konflik antar UU di mana satu UU bersifat sektoral/khusus (misal: UU Perbankan) dan UU lainnya bersifat umum (misal: KUHD atau UU Perseroan Terbatas).
Konflik antar Pasal dalam satu UU yang sama, di mana ada pasal umum dan pasal khusus.
Hubungan antara KUHP (hukum pidana umum) dengan UU Tindak Pidana Khusus (UU Narkotika, UU Tipikor, UU ITE).

Tidak berlaku pada

Konflik antara UU dengan PP (berlaku Lex Superior).
Konflik antara UU dengan UUD 1945 (berlaku supremasi konstitusi).
Kasus di mana UU Baru secara eksplisit mencabut UU Lama Khusus.

Dasar Hukum Indonesia

Dasar hukum positif Indonesia
Peraturan	Pasal	Relevansi
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022	Pasal 7	Menentukan hierarki peraturan; asas lex specialis bekerja pada norma yang sederajat dan relevan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama	Pasal 103 (rujukan historis)	Menunjukkan pola pengakuan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang khusus dapat menyimpang dari aturan umum KUHP. Untuk perkara setelah berlakunya KUHP nasional, rujukan harus disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan undang-undang khusus terkait.

Hubungan dengan Sistem Hukum Indonesia

Bagi Hakim: menentukan pasal mana yang diterapkan — dalam kasus korupsi, UU Tipikor (khusus) didahulukan dari KUHP (umum). Bagi Legislator: memastikan UU Sektoral baru tidak bertentangan dengan UU Payung yang ada. Bagi Akademisi: menganalisis batas-batas kekhususan dan kapan aturan dianggap cukup "khusus".

Contoh Normatif

Hukum Pidana: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan Lex Specialis terhadap KUHP. Untuk tindak pidana korupsi, ketentuan UU Tipikor yang berlaku, bukan ketentuan penipuan atau penggelapan dalam KUHP.
Hukum Dagang/Bisnis: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) merupakan Lex Specialis terhadap KUHD untuk hal-hal yang diatur secara khusus. Jika UU PT diam, maka KUHD berlaku sebagai Lex Generalis.
Hukum Lingkungan: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan Lex Specialis untuk isu lingkungan, yang dapat mengesampingkan ketentuan umum dalam perizinan berusaha jika ada konflik norma spesifik terkait AMDAL.

Contoh Praktik

Penanganan Kasus Korupsi: Jaksa Penuntut Umum mendakwa tersangka korupsi dengan pasal-pasal dalam UU Tipikor, bukan pasal penipuan dalam KUHP, karena UU Tipikor adalah aturan khusus dengan ancaman pidana lebih berat dan prosedur pembuktian terbalik.
Sengketa Perusahaan: Dalam sengketa internal perusahaan terbatas, pengacara merujuk pada UU Perseroan Terbatas terlebih dahulu. Hanya jika UU PT tidak mengaturnya, mereka merujuk pada KUHD atau KUHPerdata.
Perizinan Sektor Khusus: Pengusaha bidang perbankan mengikuti ketentuan OJK berdasarkan UU Perbankan (aturan khusus) daripada ketentuan umum perizinan usaha jika ada perbedaan prosedur.

Yurisprudensi

Hingga saat ini belum dicantumkan contoh putusan pengadilan yang secara eksplisit mengutip maksim ini dalam pertimbangan hukumnya. Bagian ini akan diperbarui apabila tersedia putusan yang telah diverifikasi.

Perbandingan Internasional

Status pengakuan di berbagai negara
Negara/Tradisi	Status	Keterangan
Belanda	✔ Dikenal	Asas ini dikenal dengan prinsip "De bijzondere wet gaat voor de algemene wet". Belanda sangat ketat dalam penerapannya, namun juga sangat menghargai keseimbangan dengan Lex Posterior.
Jerman	✔ Dikenal	Hukum Jerman mengenal prinsip "Spezialität geht vor Generalität". Doktrin Jerman sangat sistematis dalam membedakan antara Tatbestand (unsur perbuatan) yang khusus dan umum.
Prancis	✔ Dikenal	Prinsip "La loi spéciale déroge à la loi générale" berlaku. Prancis cenderung lebih kaku dalam penerapannya demi kepastian hukum administratif.
Inggris	◑ Dikenal Sebagian	Inggris tidak memiliki asas Lex Specialis yang formal. Namun dalam penafsiran statuta, pengadilan Inggris menerapkan prinsip "Generalia specialibus non derogant" (aturan umum tidak mencabut aturan khusus).
Amerika Serikat	◑ Dikenal Sebagian	Prinsip "Specific governs the general" diakui dalam penafsiran statuta federal. Namun sering terjadi perdebatan kompleks antara hukum federal dan negara bagian.

Perbandingan dengan Maksim Lain

Perbandingan penggunaan antar maksim
Maksim	Kapan Digunakan
Lex Superior Derogat Legi Inferiori	Digunakan ketika terjadi konflik antara peraturan yang berbeda tingkatan. Lebih kuat daripada Lex Specialis.
Lex Posterior Derogat Legi Priori	Digunakan ketika terjadi konflik antara peraturan setingkat yang sama-sama umum/khusus. Seringkali menjadi pesaing Lex Specialis.
Lex Specialis Derogat Legi Generali ← (halaman ini)	Digunakan ketika terjadi konflik antara aturan umum dan aturan khusus, terlepas dari waktu (jika setingkat). Berlaku prioritas substansi.

Analisis Akademik

Tujuan Asas

Menciptakan presisi hukum dan keadilan yang sesuai dengan karakteristik kasus tertentu.

Nilai yang Dilindungi

Keadilan substantif, efektivitas penegakan hukum, dan penghormatan terhadap niat legislator yang detail.

Kelebihan

Memungkinkan penanganan kasus yang kompleks dan spesifik dengan aturan yang dirancang khusus untuk itu.

Kritik

Dapat menimbulkan fragmentasi hukum (legal fragmentation) di mana terlalu banyak aturan khusus membuat sistem hukum menjadi rumit dan sulit dipahami oleh masyarakat awam.

Keterbatasan

Sulit menentukan batas antara "umum" dan "khusus". Terkadang sebuah aturan yang dianggap khusus oleh satu pihak, dianggap umum oleh pihak lain.

Pandangan Para Ahli

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.

“Asas Lex Specialis adalah alat penafsiran yang vital untuk menjaga koherensi sistem hukum. Aturan khusus harus dibaca sebagai pengecualian dari aturan umum, dan pengecualian harus ditafsirkan secara ketat (exceptiones sunt strictissimae interpretationis).”

— Ilmu Perundang-Undangan: Studi Jenis dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan (2006)

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

“Penerapan Lex Specialis memerlukan analisis mendalam terhadap materi muatan peraturan. Kekhususan tidak hanya dilihat dari judul UU, tetapi dari substansi pasalnya.”

— Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (2007)

Dr. H. A. Hamid S. Attamimi

“Praktik perundang-undangan di Indonesia sering membuat UU Sektoral tanpa harmonisasi yang baik dengan UU Payung, sehingga menyebabkan konflik Lex Specialis yang berkepanjangan dan merugikan kepastian hukum.”

— Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (1990)

Kontroversi

Konflik antara UU Baru yang Umum dan UU Lama yang Khusus

Ketika UU Cipta Kerja (bersifat omnibus/umum) diterbitkan, muncul perdebatan apakah ia mencabut UU Sektoral lama yang khusus. Sebagian ahli berpendapat UU Cipta Kerja adalah Lex Posterior yang mencabut, sementara ahli lain berpendapat UU Sektoral Lama adalah Lex Specialis yang tetap berlaku kecuali diubah secara eksplisit. Ketidakjelasan niat legislator dalam konsiderans sering menjadi sumber sengketa ini.

Kesalahan Umum

✘ Kesalahan Umum:"Aturan khusus selalu menang."

✔ Fakta:Tidak selalu. Jika aturan khusus bertentangan dengan aturan umum yang lebih tinggi hierarkinya (Lex Superior), aturan umum yang lebih tinggi yang menang.

✘ Kesalahan Umum:"Lex Specialis hanya untuk hukum pidana."

✔ Fakta:Salah. Asas ini berlaku di semua cabang hukum, termasuk perdata, tata negara, dan administrasi.

✘ Kesalahan Umum:"Jika UU Baru terbit, UU Lama Khusus otomatis gugur."

✔ Fakta:Belum tentu. Jika UU Baru bersifat umum dan tidak mencabut secara eksplisit, UU Lama Khusus sering kali tetap berlaku sebagai pengecualian.

FAQ Singkat

T: Apakah Lex Specialis berlaku untuk Peraturan Daerah?

J: Ya, jika ada Perda Khusus (misal: Perda Pajak Daerah) dan Perda Umum, aturan khusus pajak akan berlaku untuk urusan pajak.

T: Bagaimana jika dua UU sama-sama mengklaim sebagai khusus?

J: Maka akan dilihat hierarkinya (jika beda), atau waktunya (Lex Posterior), atau dicari harmonisasi oleh hakim/MK.

T: Apakah KUHP masih berlaku jika ada UU Tindak Pidana Khusus?

J: KUHP tetap berlaku sebagai Lex Generalis. UU Khusus hanya berlaku untuk unsur-unsur yang diatur secara spesifik. Untuk unsur yang tidak diatur di UU Khusus, KUHP bisa berlaku subsidiar.

T: Siapa yang menentukan apakah suatu aturan itu khusus atau umum?

J: Pada awalnya pembentuk undang-undang, namun dalam sengketa, Hakim atau Mahkamah Konstitusi yang menentukannya melalui penafsiran.

T: Apakah Lex Specialis bisa dibatalkan?

J: Aturan khusus bisa dicabut oleh legislator melalui UU baru yang secara eksplisit mencabutnya, atau dibatalkan oleh MK jika inkonstitusional.

Catatan

Penting untuk membaca Penjelasan Umum dan Konsiderans sebuah UU untuk mengetahui apakah legislator bermaksud menjadikannya sebagai Lex Specialis atau Lex Generalis. Dalam praktik, sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga karena masing-masing merasa memiliki aturan khusus (sectoral ego).

Istilah Berkaitan

Subsidiaritas: Aturan umum berlaku jika aturan khusus tidak mengatur.
Strict Interpretation: Penafsiran ketat untuk aturan khusus/pidana.
Exceptiones sunt strictissimae interpretationis: Pengecualian harus ditafsirkan secara ketat.
Harmonisasi Peraturan: Upaya menyesuaikan berbagai peraturan agar tidak saling bertentangan.
Konflik Norma: Situasi di mana dua atau lebih norma hukum bertentangan satu sama lain.
Legislative Intent: Niat Pembuat Undang-Undang — tujuan yang ingin dicapai saat membuat peraturan.
Omnibus Law: Metode pembentukan UU yang menggabungkan banyak sektor dalam satu UU sekaligus.
Lex Generalis: Hukum Umum — peraturan yang berlaku secara luas untuk semua kasus.
Lex Specialis: Hukum Khusus — peraturan yang berlaku secara spesifik untuk kasus tertentu.
Judicial Review: Uji Materiil — mekanisme pengujian peraturan terhadap UUD oleh MK.

Lihat Juga

Lex Superior Derogat Legi InferioriHierarki

Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah

Lex Posterior Derogat Legi Prioriterkait

Hukum baru mengesampingkan hukum lama

Peta Hubungan Antar Asas

Memuat knowledge graph...

Referensi

Memuat referensi...

Sumber Primer

Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 103.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-VIII/2010.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XII/2014.

Sumber Sekunder

Buku

Asshiddiqie, Jimly. (2006). Ilmu Perundang-Undangan: Studi Jenis dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan. Yogyakarta: PT Kanisius.
Indrati, Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
Attamimi, Hamid S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi Doktor, Universitas Indonesia.
Rahardjo, Satjipto. Biarkan Hukum Mengalir.
Rasjidi, Lili. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum.

Jurnal

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Artikel mengenai konflik norma dan Lex Specialis.
Jurnal Konstitusi (Mahkamah Konstitusi).

Sumber Tersier

Ensiklopedia

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi RI.

Bacaan Lanjutan

Satjipto Rahardjo. Biarkan Hukum Mengalir. buku
Lili Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. buku
Berbagai Penulis. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. jurnal
Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi. jurnal

Kategori: Asas Hukum | Teori Perundang-Undangan | #Lex Specialis#Konflik Norma#Hukum Khusus#Hukum Umum#UU Tipikor#KUHP#Mahkamah Konstitusi