Asas Hukum Latin

Frase Latin

Audiatur Et Altera Pars

Pelafalan

/au.diˈa.tur et ˈal.te.ra pars/

Arti Harfiah

Hendaklah pihak lainnya juga didengar

Bidang Hukum

Acara Perdata & Pembuktian, Pidana & Acara Pidana, Administrasi

Asal Tradisi

Hukum Romawi, Hukum Kanonik, dan prinsip Natural Justice dari Inggris

Status

Imperatif

Tingkat

Nasional dan Internasional

Digunakan di

Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, negara-negara demokratis lainnya

Sinonim

Asas Mendengar Kedua Belah Pihak, Right to be Heard, Due Process of Law

Audiatur Et Altera Pars

Dari VeriLex, ensiklopedia maksim hukum bebas

Diperbarui: 5 Agustus 2026

Audiatur Et Altera Pars (/au.diˈa.tur et ˈal.te.ra pars/) adalah maksim hukum Latin yang berarti “Asas bahwa setiap pihak dalam suatu sengketa berhak untuk didengar, memberikan keterangan, dan membela diri sebelum keputusan diambil”. Asas ini digunakan untuk menyelesaikan konflik antara dua peraturan yang memiliki hierarki yang sama dan mengatur materi yang sama.

Audiatur Et Altera Pars adalah sebuah maksim hukum Latin yang berarti "hendaklah pihak lainnya juga didengar." Asas ini menetapkan bahwa tidak ada seorang pun boleh dihukum, dijatuhi sanksi, atau diputus haknya tanpa terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan, keterangan, atau argumennya. Dalam konteks peradilan, ini berarti hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat, atau jaksa dan terdakwa) secara seimbang sebelum menjatuhkan putusan.

Fungsi utama dari asas ini adalah mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan objektivitas keputusan. Dengan mendengarkan kedua sisi cerita, pengambil keputusan (hakim atau pejabat administrasi) dapat memperoleh gambaran yang utuh dan adil mengenai fakta perkara. Asas ini juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk bersuara dalam proses yang menentukan nasib hukumnya.

Ruang lingkup penerapan asas ini sangat luas, mencakup seluruh ranah hukum: pidana, perdata, tata usaha negara, hingga disiplin kepegawaian. Setiap proses yang berpotensi merugikan hak seseorang harus mendahulukan prinsip mendengar kedua belah pihak. Pelanggaran terhadap asas ini dapat menjadi alasan batalnya suatu putusan atau keputusan administratif.

Status Keberlakuan

✔ Berlaku di Indonesia✔ Berlaku Internasional✔ Diakui Doktrin✔ Telah Dikodifikasi

Dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009, dan ICCPR Pasal 14

Makna Harfiah & Etimologi

Analisis kata per kata
Kata	Bentuk Latin	Jenis Kata	Arti
Audiatur	Audire (verba)	Verba (Subjungtif Pasif, Orang ke-3 Tunggal)	Hendaklah didengar, biarlah didengar
Et	Et	Konjungsi	Dan, juga
Altera	Alter, -a, -um	Adjektiva (Feminin, Nominatif)	Yang lain, pihak satunya
Pars	Pars, partis (f)	Nomina (Nominatif)	Bagian, pihak

Catatan Etimologi: Kalimat ini menggunakan modus Subjungtif Pasif (Audiatur) yang menyatakan sebuah harapan, perintah halus, atau keharusan normatif ("hendaklah..."). Et Altera Pars bertindak sebagai subjek pasif ("pihak lainnya juga"). Secara harfiah, frasa ini adalah seruan prosedural: "Biarlah pihak lainnya juga didengar." Ini menekankan bahwa mendengar satu pihak saja (audiatur et una pars) adalah ketidakadilan.

Makna Filosofis

Mengapa asas ini muncul?

Asas ini berakar pada filosofi keadilan alamiah (natural justice) dan etika deliberatif. Manusia cenderung bias jika hanya mendengar satu versi cerita. Dengan mewajibkan mendengar pihak lain, asas ini memaksa pengambil keputusan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang.

Nilai keadilan yang ingin dicapai

Keadilan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang proses yang adil. Seseorang mungkin menerima kekalahan dalam sengketa, asalkan ia merasa telah didengar dan diperlakukan dengan hormat selama proses berlangsung (Keadilan Prosedural).

Dasar pemikiran ahli hukum Romawi

Prinsip dasar bahwa kedua pihak harus didengar sudah dikenal dalam prosedur Romawi kuno. Praetor berkewajiban memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menyajikan bukti.

Relevansinya sekarang

Keputusan yang diambil setelah mendengar kedua belah pihak memiliki legitimasi moral dan sosial yang lebih tinggi. Masyarakat akan lebih menerima putusan yang lahir dari proses dialogis yang adil.

Perkembangan Sejarah

Hukum Romawi Kuno(Romawi Kuno)

Praetor berkewajiban memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menyajikan bukti, meskipun belum ada rumusan formal.

Hukum Kanonik(Abad Pertengahan)

Paus Innosensius III menegaskan bahwa keputusan tanpa mendengar pihak terdakwa adalah batal demi hukum.

Inggris (Common Law)(Abad ke-17–18)

Asas ini berkembang menjadi pilar Natural Justice, yaitu the right to a fair hearing. Bahkan raja tidak boleh mencabut hak seseorang tanpa proses mendengar.

Belanda dan Indonesia(Abad ke-19–20)

Belanda mengadopsi dalam Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Indonesia mengintegrasikannya dalam KUHAP (1981) dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Perkembangan Doktrin

Doktrin Formalistik Klasik

Fokus hanya pada apakah pihak tersebut secara fisik hadir dan diberi kesempatan bicara. Sekadar kehadiran dianggap cukup.

Doktrin Effective Hearing

Kesempatan mendengar haruslah "efektif": pihak diberi waktu cukup, akses terhadap bukti lawan, dan bantuan penasihat hukum jika diperlukan.

Doktrin Equality of Arms

Dikembangkan dalam hukum pidana dan HAM internasional. Jaksa dan terdakwa harus memiliki kesempatan seimbang untuk menyajikan kasus. Negara wajib menyediakan bantuan hukum bagi terdakwa miskin.

Doktrin Administratif

Dalam hukum administrasi, pejabat tidak boleh bertindak sepihak. Sebelum mencabut izin atau menjatuhkan sanksi, harus ada teguran dan kesempatan membela diri.

Unsur-unsur Asas

Adanya Sengketa atau Proses Pengambilan Keputusan: Harus ada situasi di mana hak atau kepentingan seseorang sedang dipertimbangkan atau diancam.
Identifikasi Pihak yang Terkena Dampak: Pihak yang berpotensi dirugikan oleh keputusan harus diketahui dan dipanggil.
Pemberitahuan yang Cukup (Notice): Pihak tersebut harus diberitahu secara jelas tentang tuduhan, dalil, atau rencana keputusan yang akan diambil.
Kesempatan untuk Merespon (Opportunity to be Heard): Pihak tersebut harus diberi waktu dan wadah (sidang, rapat, surat-menyurat) untuk menyampaikan bantahan, bukti, atau argumen.
Pertimbangan oleh Pengambil Keputusan: Apa yang disampaikan pihak tersebut harus benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akhir, bukan sekadar didengar lalu diabaikan.

Syarat Penerapan

Asas ini hanya dapat diterapkan apabila memenuhi seluruh syarat berikut secara kumulatif:

✓ Pemberitahuan yang Jelas dan Tepat Waktu: Pihak harus tahu kapan, di mana, dan apa yang akan dibahas. Memungkinkan pihak tersebut mempersiapkan pembelaan dengan baik.
✓ Kesempatan yang Nyata, Bukan Semu: Waktu yang diberikan harus memadai, dan hambatan birokrasi tidak boleh menghalangi penyampaian pendapat.
✓ Ketidakberpihakan Pengambil Keputusan: Hakim atau pejabat yang mendengar harus netral (berkaitan dengan Nemo Judex In Causa Sua).

Pengecualian

Asas ini tidak berlaku apabila terpenuhi salah satu kondisi berikut:

✘ Keadaan Darurat Mendesak: Dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan publik, pemerintah dapat mengambil keputusan cepat, namun harus ada mekanisme tinjauan pasca-keputusan.
✘ Tindakan Konservatoir: Pengadilan dapat mengeluarkan sita jaminan (conservatoir beslag) tanpa mendengar tergugat terlebih dahulu untuk mencegah penghilangan aset, namun tergugat tetap berhak mengajukan keberatan setelahnya.
✘ Keamanan Negara: Dalam kasus tertentu yang menyangkut rahasia negara tingkat tinggi, proses mendengar mungkin dibatasi, namun tetap harus ada mekanisme pengawasan internal yang ketat.

Ruang Lingkup

Berlaku pada

Sidang pengadilan (pidana, perdata, TUN).
Proses penyelidikan dan penyidikan (hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum dan memberikan keterangan).
Rapat dewan direksi atau RUPS dalam korporasi.
Proses disiplin kepegawaian negeri maupun swasta.
Pencabutan izin usaha atau lisensi oleh pemerintah.

Tidak berlaku pada

Tindakan kepolisian yang bersifat preventif segera (misalnya: menghentikan perkelahian di jalan).
Keputusan kebijakan legislatif umum (UU dibuat oleh DPR melalui perwakilan, tidak mendengar setiap warga satu per satu).

Dasar Hukum Indonesia

Dasar hukum positif Indonesia
Peraturan	Pasal	Relevansi
UUD NRI Tahun 1945	Pasal 28D ayat (1)	Jaminan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR	Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) ICCPR	Menjamin pemeriksaan yang adil, kesempatan mempersiapkan pembelaan, dan hak membela diri melalui bantuan hukum.
KUHAP yang berlaku	ketentuan hak tersangka/terdakwa, pemeriksaan, dan pembelaan	Rujukan harus menggunakan nomor pasal KUHAP yang berlaku saat perkara diperiksa. Jangan menyatakan Pasal 50 KUHAP lama sebagai dasar hak bantuan hukum sejak penangkapan atau penahanan; rujukan lama yang lazim untuk hak tersebut adalah Pasal 54.

Hubungan dengan Sistem Hukum Indonesia

Bagi Hakim: wajib memimpin persidangan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak untuk bertanya, mengajukan bukti, dan membuat pledoi. Bagi Penyidik: wajib mencatat keterangan tersangka/saksi secara lengkap termasuk bantahan. Bagi Pejabat Administrasi: wajib mengeluarkan surat teguran dan mengundang pihak terkait untuk klarifikasi sebelum mencabut izin atau memberi sanksi.

Contoh Normatif

Hukum Acara Pidana: Setelah jaksa membacakan dakwaan, ketua pengadilan wajib menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengerti dakwaan dan memberinya kesempatan mengajukan eksepsi (keberatan) sebelum masuk ke pokok perkara.
Hukum Acara Perdata: Gugatan tidak boleh dikabulkan secara verstek jika tergugat hadir. Tergugat wajib diberi kesempatan menjawab gugatan (jawaban tergugat) sebelum penggugat membacakan replik.
Hukum Administrasi Negara: Seorang PNS yang akan dikenai hukuman disiplin berat wajib dipanggil untuk sidang kode etik, berhak membela diri dan menghadirkan saksi pendukung sebelum surat keputusan hukuman diterbitkan.

Contoh Praktik

Sidang Korupsi: Terdakwa korupsi didampingi tim penasihat hukum yang aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi jaksa dan mengajukan bukti alibi. Jika hakim melarang terdakwa bertanya tanpa alasan, itu adalah pelanggaran asas.
Sengketa Tanah: Dalam mediasi atau sidang tanah, kedua pihak yang mengklaim kepemilikan diberi waktu yang sama untuk menunjukkan sertifikat, saksi, dan bukti pembayaran pajak. Hakim tidak boleh langsung percaya pada satu pihak tanpa mendengar penjelasan pihak lain.
Pemecatan Karyawan: Perusahaan tidak boleh memecat karyawan karena dugaan pelanggaran secara langsung. HRD harus memanggil karyawan, menyampaikan tuduhan, dan mendengarkan penjelasannya. Jika tidak, PHK dapat digugat ke PHI sebagai PHK sepihak yang tidak sah.

Yurisprudensi

Hingga saat ini belum dicantumkan contoh putusan pengadilan yang secara eksplisit mengutip maksim ini dalam pertimbangan hukumnya. Bagian ini akan diperbarui apabila tersedia putusan yang telah diverifikasi.

Perbandingan Internasional

Status pengakuan di berbagai negara
Negara/Tradisi	Status	Keterangan
Inggris	✔ Dikenal	Dikenal sebagai Audi Alteram Partem, salah satu dari dua aturan Natural Justice. Pelanggaran terhadap asas ini otomatis membatalkan keputusan (void).
Amerika Serikat	✔ Dikenal	Terkandung dalam Due Process Clause pada Amandemen ke-5 dan ke-14 Konstitusi AS. MA AS secara konsisten membatalkan tindakan pemerintah yang tidak memberikan notice dan hearing yang memadai.
Jerman	✔ Dikenal	Anspruch auf rechtliches Gehör (Hak untuk didengar secara hukum) dijamin dalam Pasal 103 Grundgesetz. Pelanggaran adalah alasan banding konstitusional (Verfassungsbeschwerde).
Prancis	✔ Dikenal	Principe du contradictoire (Prinsip kontradiktoral) mewajibkan semua bukti dan argumen saling dipertukarkan dan didiskusikan oleh kedua pihak sebelum hakim memutuskan.
Belanda	✔ Dikenal	Diatur dalam Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dan Wetboek van Strafvordering sebagai hak fundamental para pihak dalam proses peradilan.

Perbandingan dengan Maksim Lain

Perbandingan penggunaan antar maksim
Maksim	Kapan Digunakan
Nemo Judex In Causa Sua	Pasangan kembar. Audiatur menjamin pihak didengar, Nemo Judex menjamin hakim netral. Keduanya adalah pilar Natural Justice.
In Dubio Pro Reo	Audiatur adalah prosesnya (mendengar), In Dubio adalah aturan keputusannya jika setelah mendengar masih ragu.
Due Process of Law	Audiatur Et Altera Pars adalah komponen inti dari Due Process. Tanpa mendengar, tidak ada proses yang adil.
Equality of Arms	Turunan modern dari Audiatur. Bukan hanya didengar, tapi didengar dengan kedudukan yang setara (akses bukti, penasihat, dll).

Analisis Akademik

Tujuan Asas

Mencegah kesewenang-wenangan, memastikan akurasi fakta, dan memberikan legitimasi pada keputusan.

Nilai yang Dilindungi

Keadilan prosedural, martabat manusia, dan objektivitas.

Kelebihan

Meningkatkan kualitas keputusan karena berbasis informasi lengkap dari dua sisi. Membangun kepercayaan publik pada institusi hukum.

Kritik

Dapat memperlambat proses peradilan atau administrasi karena harus menunggu respons pihak lain. Sering disalahgunakan oleh pihak yang berniat mengulur waktu (delaying tactics).

Keterbatasan

Efektivitasnya bergantung pada kapasitas pihak untuk membela diri. Pihak yang miskin atau tidak berpendidikan mungkin "didengar" tetapi tidak mampu membela diri secara efektif tanpa bantuan hukum.

Pandangan Para Ahli

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.

“Hak untuk didengar (right to be heard) adalah elemen esensial dari due process of law dalam negara hukum demokrasi. Tanpa ini, supremasi hukum hanyalah omong kosong.”

— Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum (2006)

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.

“Dalam pemeriksaan tersangka, polisi wajib mencatat segala keterangan, termasuk bantahan. Mengabaikan bantahan tersangka adalah pelanggaran terhadap asas Audiatur Et Altera Pars yang dapat merusak kekuatan bukti di pengadilan.”

— Asas-Asas Hukum Pidana (2017)

Prof. Dr. Philipus Hadjon, S.H.

“Freies Ermessen (diskresi) pejabat tidak boleh lepas dari asas Audiatur Et Altera Pars. Keputusan diskresi yang merugikan warga harus didahului dengan proses mendengar warga tersebut.”

— Hukum Administrasi Negara (2005)

Kontroversi

Keseimbangan antara Efisiensi dan Keadilan

Dalam kasus-kasus yang sangat kompleks atau melibatkan banyak pihak (misalnya: sengketa lingkungan dengan ribuan korban), mendengar "semua pihak" secara individual bisa memakan waktu bertahun-tahun. Muncul perdebatan akademis tentang bagaimana menerapkan asas ini secara kolektif atau representatif tanpa mengorbankan hak individu untuk didengar.

Mendengar via Platform Digital

Dalam era digital, muncul pertanyaan apakah "mendengar" via email atau platform online sudah memenuhi standar asas ini dibandingkan tatap muka di sidang.

Kesalahan Umum

✘ Kesalahan Umum:"Asas ini hanya berlaku di pengadilan."

✔ Fakta:Salah. Asas ini juga berlaku mutlak dalam administrasi negara, korporasi, dan organisasi profesi.

✘ Kesalahan Umum:"Jika pihak lawan tidak hadir, kita otomatis menang."

✔ Fakta:Tidak selalu. Dalam perdata, bisa terjadi putusan verstek, tetapi jika panggilan tidak sah, putusan itu bisa digugat ulang. Hak untuk didengar harus difasilitasi dengan panggilan yang sah.

✘ Kesalahan Umum:"Mendengar artinya setuju dengan pihak tersebut."

✔ Fakta:Salah. Mendengar adalah kewajiban prosedural untuk mengumpulkan informasi. Keputusan akhir bisa saja tetap merugikan pihak tersebut setelah didengar.

FAQ Singkat

T: Apakah Audiatur Et Altera Pars berlaku dalam arbitrase?

J: Ya. Arbitrase juga wajib menerapkan asas ini. Arbiter harus mendengar kedua pihak sebelum memutus sengketa dagang.

T: Bagaimana jika salah satu pihak sengaja tidak mau hadir?

J: Jika sudah dipanggil secara sah, proses dapat dilanjutkan (ex parte). Namun pengadilan harus memastikan ketidakhadiran itu adalah pilihan sadar, bukan karena gagal panggil.

T: Apakah hak untuk diam (dalam pidana) melanggar asas ini?

J: Tidak. Asas Audiatur berarti negara wajib memberi kesempatan untuk bicara, bukan memaksa bicara. Jika tersangka memilih diam, ia telah menggunakan haknya secara sukarela.

T: Bisakah putusan dibatalkan hanya karena pelanggaran asas ini?

J: Ya. Pelanggaran terhadap hak untuk didengar adalah alasan kuat untuk banding, kasasi, atau peninjauan kembali karena merupakan cacat formil yang serius.

T: Apakah media sosial bisa menjadi tempat "mendengar" pihak lain?

J: Tidak secara hukum. Proses hukum formal memerlukan saluran resmi yang tercatat dan terverifikasi. Opini di media sosial tidak menggantikan hak untuk didengar di pengadilan.

Catatan

Bukti bahwa asas ini telah dipenuhi adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Risalah Sidang yang menandatangani bahwa pihak tersebut telah dimintai keterangan. Untuk memastikan asas ini bermakna, kehadiran penasihat hukum sangat krusial agar apa yang "didengar" oleh hakim adalah argumen hukum yang tajam.

Istilah Berkaitan

Due Process of Law: Proses Hukum yang Adil — keseluruhan hak prosedural seseorang dalam proses hukum.
Natural Justice: Keadilan Alamiah — prinsip-prinsip fundamental keadilan prosedural dalam Common Law.
Nemo Judex In Causa Sua: Tidak Ada Hakim Dalam Kasusnya Sendiri — pasangan dari Audiatur Et Altera Pars.
Right to Fair Trial: Hak Atas Peradilan yang Adil — hak fundamental dalam sistem peradilan demokratis.
Equality of Arms: Kesamaan Kedudukan — kedua pihak memiliki akses dan kesempatan yang setara.
Verstek: Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat — putusan perdata yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir.
Ex Parte: Proses Satu Pihak — proses hukum yang dilakukan tanpa kehadiran pihak lain.
Notice and Hearing: Pemberitahuan dan Pendengaran — dua syarat minimal hak untuk didengar.
Procedural Fairness: Keadilan Prosedural — keadilan dalam proses, bukan hanya hasil.
Legal Standing: Kedudukan Hukum untuk Didengar — syarat seseorang memiliki hak mengajukan gugatan atau pembelaan.

Lihat Juga

In Dubio Pro ReoHierarki

Dalam keraguan, menguntungkan terdakwa

Audi Alteram PartemSejenis

Dengarkanlah pihak lainnya

Nemo Tenetur Se Ipsum Accusareterkait

Hak untuk tidak memberatkan diri sendiri

Peta Hubungan Antar Asas

Memuat knowledge graph...

Referensi

Memuat referensi...

Sumber Primer

Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 50, 154.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Pasal 14.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 53.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

Sumber Sekunder

Buku

Asshiddiqie, Jimly. (2006). Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum. Jakarta: Konpress.
Hamzah, Andi. (2017). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Hadjon, Philipus. (2005). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: UI Press.
Reksodiputro, Mardjono. Hukum Acara Pidana Indonesia.
Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara.

Jurnal

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Artikel mengenai "Implementasi Asas Audiatur Et Altera Pars dalam Putusan PTUN".
Constitutional Review. Analisis hak atas peradilan yang adil.

Sumber Tersier

Ensiklopedia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 21/PUU-XII/2014.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan.

Bacaan Lanjutan

Mardjono Reksodiputro. Hukum Acara Pidana Indonesia. buku
Ridwan H.R.. Hukum Administrasi Negara. buku
Berbagai Penulis. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. jurnal
Mahkamah Konstitusi. Constitutional Review. jurnal

Kategori: Asas Hukum | Hukum Acara | Hak Asasi Manusia | #Audiatur Et Altera Pars#Hak Untuk Didengar#Due Process#Natural Justice#Pasal 28D UUD 1945#Keadilan Prosedural